manajemen mutu: mutu layanan bidan

Minggu, 19 Agustus 2012

mutu layanan bidan

SUB TOPIK

1. Standar pelayanan kebidanan dasar

2. Standar persyaratan minimal

3. Standar penampilan minimal

OBJEKTIF PERILAKU SISWA

Setelah membaca akhir perkuliahan, mahasiswa dapat :

1. Menjelaskan tentang Standar pelayanan kebidanan dasar

2. Menjelaskan tentang Standar persyaratan minimal

3. Menjelaskan tentang Standar penampilan minimal

REFERENSI

1. Dep. Kes. RI. Sistem Kesehatan Nasional, Depkes, Jakarta, 1982.

2. Azrul Azwar. Standar dalam Program Menjaga Mutu, MKMI, 1993;

3. Azrul Azwar. Konsep Mutu dalam Pelayanan Kesehatan, MKMI, 1993;

4. Departemen Kesehatan RI. Standar Pelayanan Rumah Sakit, Depkes,Jakarta, 1992.

5. Dep. Kes. RI. Modul Pelatihan Rumah Sakit, Mutu Pelayanan Depkes,Jakarta,

STANDAR MUTU PRAKTIK KEBIDANAN

STANDAR ADALAH :

Ukuran atau para meter yang digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kualitas yang telah disepakati dan mampu dicapai dengan ukuran yang telah ditetapkan

KEBIDANAN MERUPAKAN :

Ilmu terapan yang terkait dengan ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu prilaku dan ilmu sosial budaya.

PRAKTIK KEBIDANAN ADALAH :

Penerapan ilmu kebidanan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada klien dengan pendekatan manajemen kebidanan.

MANAJEMEN KEBIDANAN ADALAH :

Metode pelayanan kebidanan yang merupakan suatu langkah yang sistematis, terarah dan terukur dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan langkah :

1. Pengkajian data

2. Inter pretasi data

3. Mengidentifikasi masalah potensial

4. Antisipasi tindakan segera yang bersifatmandiri, kolaborasi, atau rujukan

5. Menentukan rencana tindakan

6. Tindakan atau pelaksanaan

7. Evaluasi

KOMPETENSI BIDAN DIKELOMPOKKAN DALAM DUA KATEGORI YAITU :

1. Kompetensi inti/dasar :

Merupakan kompetensi minimal yang mutlak dimiliki oleh bidan

2. Kompetensi tambahan/lanjutan :

Merupakan pengembangan dari pengetahuan dan keterampilan dasar, untuk mendukung tugas bidan dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Kompetensi

adalah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Sehingga kompetensi bidan meliputi pengetahuan, keterampilan dan prilaku yang harus dimiliki oleh seorang bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan secara aman dan bertanggung jawab.

Penentuan standar profesi selalu berkaitan erat dengan situasi dan kondisi dari tempat standar profesi itu berlaku. Sebagai tenaga kesehatan yang professional, maka bidan dalam melakukan tugasnya wajib memenuhi standar profesi sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam UU No 23/92 Tentang Kesehatan, bahwa tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.

Sesuai Pasal 53 UU No. 23/92 menetapkan sebagai berikut :

Standar profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik. Tenaga kesehatan yang berhadapan dengan pasien seperti ; dokter, bidan dan perawat dalam melaksanakan tugasnya harus menghormati hak pasien.

Menurut Prof. Wila Chandrawil S, bahwa dalam melaksanakan profesinya, seorang tenaga kesehatan perlu berpegang kepada tiga ukuran umum yaitu :

1. Kewenangan

2. Kemampuan rata-rata

3. Ketelitian yang umum

DALAM MENJALANKAN KEWENANGAN YANG DIBERIKAN, BIDAN HARUS :

1. Melaksanakan tugas kewenangan sesuai standar profesi

2. Memiliki keterampilan dan kemampuan untuk tindakan yang dilakukan

3. Mematuhi dan melaksanakan protap yang berlaku di wilayahnya

4. Bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan dan berupaya secara optimal dengan mengutamakan keselamatan ibu atau janin.

Menurut Pasal 1 Ayat 3 UU No.23/92 Tentang Kesehatan, menetapkan apa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan yaitu :

Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Sedangkan kewenangan adalah kewenangan dari tenaga kesehatan untuk melaksanakan pekerjaan, yang dikenal dengan kewenangan profesional.

Di Indonesia yang berhak memberi kewenangan seorang tenaga kesehatan bekerja sesuai dengan profesinya adalah Departemen Kesehatan dalam bentuk Surat Izin Praktik. Tanpa kewenangan professional, maka tenaga kesehatan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagai tenaga kesehatan seperti yang dimaksud oleh UU No.23/92 Tentang Kesehatan.

STANDAR PRAKTIK KEBIDANAN YANG DITETAPKAN OLEH PIMPINAN PUSAT IKATAN BIDAN INDONESIA :

A. STANDAR I : METODE ASUHAN

Asuhan kebidanan dilaksanakan dengan metode manajemen kebidanan dengan langkah: Pengumpulan data, analisis data, penentuan diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan dokumentasi.

Definisi operasional :

1. Ada format manajemen kebidananyang sudah terdaftar pada catatan medis.

2. Format manajemen kebidanan terdiri dari : format pengumpulan data, rencana fomat pengawasan resume dan tindak lanjut catatan kegiatan dan evaluasi.

B. STANDAR II : PENGKAJIAN

Pengumpulan data tentang status kesehatan klien yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Data yang diperoleh dicatat dan dianalisis.

Definisi operasional :

1. Ada format pengumpulan data

2. Pengumpulan data dilakukan secara sistimatis, terfokus, yang meliputi data :

a. Demografi identitas klien .

b. Riwayat penyakit terdahulu.

c. Riwayat kesehatan reproduksi.

d. Keadaan kesehatan saat ini termasuk kesehatan reproduksi.

e. Analisis data

3. Data dikumpulkan dari :

a. Klien/ pasien, keluarga dan sumber lain.

b. Tenaga kesehatan.

c. Individu dalam lingkungan terdekat

4. Data diperoleh dengan cara:

a. Wawancara

b. Observasi

c. Pemeriksaan fisik

d. Pemeriksaan penunjang

C. STANDAR III : DIAGNOSA KEBIDANAN

Diagnosa kebidanan dirumuskan berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan.

Definisi operasional :

1. Diagnosa kebidanan dibuat sesuai dengan kesenjangan yang dihadapi oleh klien atau suatu keadaan psikologis yang ada pada tindakan kebidanan sesuai dengan wewenang bidan dan kebutuhan klien.

2. Diagnosa kebidanan dirumuskan dengan padat, jelas, sistimatis mengarah pada asuhan kebidanan yang diperlukan oleh klien.

D. STANDAR IV : RENCANA ASUHAN

Rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosa kebidanan.

Definisi operasional :

1. Ada format rencana asuhan kebidanan

2. Format rencana asuhan kebidanan terdiri dari diagnosa, rencana tindakan dan evakuasi.

E. STANDAR V : TINDAKAN

Tindakan kebidanan dilaksanakan berdasarkan rencana dan perkembangan klien : tindakan kebidanan dilanjutkan dengan evakuasi keadaan klien.

Definisi operasional :

1. Ada format tindakan kebidanan dan evakuasi

2. Format tindakan kebidanan terdiri dari tindakan dan evakuasi

3. Tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan perkembangan klien

4. Tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan prosedur tetap dan wewenang bidan atau tugas kolaborasi

5. Tindakn kebidanan dilaksanakan dengan menerapkan kode etik kebidanan, etika kebidanan serta mempertimbangkan hak klien aman dan nyaman

6. Seluruh tindakan kebidanan dicatat pada format yang telah tersdia

F. STANDAR VI : PARTISIPASI KLIEN

Tindakan kebidanan dilaksanakan bersama-sama / partisipasi klien dan keluarga dalam rangka peningkatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan.

Definisi operasional :

1. Klien / keluarga mendapatkan informasi tentang :

a) Status kesehatan saat ini

b) Rencana tindakan yang akan dilaksanakan

c) Peranan klien / keluarga dalam tindakan kebidanan

d) Peranan petugas kesehatan dalam tindakan kebidanan

e) Sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan

2. Klien dan keluarga bersama-sama dengan petugas melaksanakan tindakan /kegiatan.

G. STANDAR VII : PENGAWASAN

Monitoring /pengawasan terhadap klien dilaksanakan secara terus menerus dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan klien.

Definisi operasional :

1. Adanya format pengawasan klien

2. Pengawasan dilaksanakn secara terus-menerus sistematis untuk mengetahui keadaan perkembangan klien

3. Pengawasan yang dilaksanakan selalu dicatat pada catatan yang telah disediakan

H. STANDAR VIII : EVAKUASI

Evakuasi asuhan kebidanan dilaksanakan terus menerus seiring dengan tindakan kebidanan yang dilaksanakan dan evakuasi dari rencana yang telah dirumuskan.

Definisi operasional :

1. Evaluasi dilaksanakan setelah dilaksanakan tindakan kebidanan klien sesuai dengan standar ukuran yang telah ditetapkan.

2. Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur rencana yang telah dirumuskan

3. Hasil evaluasi dicatat pada format yang telah disediakan

I. STANDAR IX : DOKUMENTASI

Asuhan kebidanan didokumentasikan sesuai dengan standar dokumentasi asuhan kebidanan yang diberikan.

Definisi operasional :

1. Dokumentasi dilaksanakan untuk disetiap langkah manajemen kebidanan

2. Dokumentasi dilaksanakan secara jujur sistematis jelas dan ada yang bertanggung jawab

3. Dokumentasi merupakan bukti legal dari pelaksanaan asuhan kebidanan

STANDAR PELAYANAN KEBIDANAN

1. STANDAR I : FALSAFAH DAN TUJUAN

Pengelola pelayanan kebidanan memiliki visi,misi, filosofi dan tujuan pelayanan serta organisasi pelayanan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas pelayanan yang efektif dan efesien.

Definisi operasional :

a. Pengelola pelayanan kebidanan memiliki visi, misi, dan filosofi pelayanan kebidanan yang mengacu pada visi, mis, dan filosofi masing-masing.

b. Ada bagian stuktur organisasi yang menggambarkan garis komando, fungsi dan tanggung jawab serta kewenangan dalam pelayanan kebidanan hubungan dengan unit lain dan disahkan oleh pimpinan .

c. Ada uraian tertulis untuk seiap tenaga yang ada pada organisasi yang disahkan oleh pimpinan

d. Ada bukti tertulis tentang persyaratan tenaga yang menduduki tenaga yang memduduki jabatan organisasi yang disahkan oleh pimpinan.

2. STANDAR II : ADMIISTRASI DAN PENGELOLAAN

Pengelola pelayanan kebidanan memiliki pedoman pengelolaan pelayanan, standar pelayanan, prosedur tetap dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pelayanan yang kondusif yang memungkinkan terjadinya praktik pelayanan kebidanan akurat.

Definisi operasional :

a. Ada pedoman penyelenggaraan pengelolaan pelayanan yang mencerminkan mekanisme kerja di unit pelayanan tersebut yang disahkan oleh pimpinan

b. Ada standar pelayanan yang dibuat mengacu pada pedoman standar alat, standar ruangan, standar ketenagaan yang telah disahkan oleh pimpinan

c. Ada prosedur tetap untuk setiap jenis kegiatan / tindakan kebidanan yang disahkan oleh pimpinan

d. Ada rencana/ program kerja setiap institusi pengelolaan yang mengacu ke institusi induk

e. Ada bukti tertulis terselenggaranya pertemuan berkala secara teratur, dilengkapi dengan daftar hadir dan notulen rapat

f. Ada naskah kerjasama, program praktik dari institusi yang menggunakan lahan praktik, program, pengajaran klinik dan penilaian klinik. Ada bukti administrasi yang meliputi buku registrasi

3. STANDAR III : STAF DAN PIMPINAN

Pengelola pelayanan kebidanan mempunyai program pengelolaan sumber daya manusia, agar pelayanan kebidanan berjalan efektif dan efisien.

Definisi operasional :

a. Ada program kebutuhan SDM sesuai dengan kebutuhan

b. Mempunyai jadwal pengaturan kerja harian

c. Ada jadwal dinas yang menggambarkan keampuan tiap-tiap per unit yang menduduki tanggung jawab yang dimiliki oleh bidan

d. Ada seorang bidan pengganti dengan peran dan fungsi yang jelas dan kualifikasi minimal selaku kepala ruangan berhalangan tugas

e. Ada data personil yang bertugas diruangan tersebut

4. STANDAR IV : PASILITAS DAN PERALATAN

Tersedia sarana dan peralatan untuk mendukung tercapainya tujuan pelayanan kebidanan sesuai dengan beban tugasnya dan fungsi institusi pelayanan.

Definisi operasional :

a. Tersedia peralatan sesuai dengan standar dan ada mekanisme keterlibatan

b. Ada buku inventaris peralatan yang mencerminkan jumlah barang dan kualitas barang

c. Ada apelatihan khusus unuk bidan tentang penggunaan alat tertentu

d. Ada prosedur permintaan dan penghapusan alat

5. STANDAR V : KEBIJAKSANAAN DAN PROSEDUR

Pengelola pelayanan kebidanan memiliki kebijakan dalam penyelenggaraan pelayanan kebidanan dan pembinaan personil menuju pelayanan yang berkualitas.

Definisi operasional :

a. Ada kebijaksanaan tertulis tentang prosedur pelayanan dan standar pelayanan yang disahkan pimpinan

b. Ada prosedur personalia : penerimaan pegawai kontrak kerja, hak dan kewajiban personalia

c. Ada personalia cuti personil, istirahat, sakit dan lain-lain

d. Ada prosedur pembinaan personal

6. STANDAR VI : PENGEMBANGAN STAF DAN PROGRAM PENDIDIKAN

Pengelola pelayanan kebidanan memiliki program pengembangan staf dan perencanaan pendidikan, sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

Definisi operasional :

a. Ada program pembinaan staf dan program pendidikan secara berkesinambungan

b. Ada program pelatihan dan orientasi bagi tenaga bidan / personil baru dan lama agar dapat beradaptasi dengan pekerjaan

c. Ada data hasil identifikasi kebutuhan pelatihan dan evaluasi hasil pelatihan

7. STANDAR VII : STANDAR ASUHAN

Pengelola pelayanan kebidanan memiliki standar asuhan manajemen kebidanan yang diterapkan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

Definisi opersional :

a. Ada standar manajemen kebidanan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kebidanan

b. Ada format manajemen kebidanan yang terdaftar pada catatan medik

c. Ada pengkajian asuhan kebidanan bagi setiap klien

d. Ada diagnosa kebidanan

e. Ada rencana asuhan kebidanan

f. Ada dokumen tertulis tentang tindakan kebidanan

g. Ada evaluasi dalam memberikan asuhan kebidanan

h. Ada dokumentasi untuk kegiatan manajemen keidanan

8. STANDAR VIII : EVALUASI DAN PENGENDALIAN MUTU

Pengelola pelayanan kebidanan mamiliki program dan pelaksanaan dalam evaluasi dan pengendalian mutu palayanan kebidanan yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

Definisi operasional :

a. Ada program mutu pelatihan dan pengembangan

b. Ada penilaian mutu proses pelatihan

c. Ada penilaian mutu pelatih

d. Ada umpan balik tentang penilaian mutu

e. Ada tindak lanjut dari penilaian mutu

Secara umum standar program menjaga mutu dapat dibedakan:

1) Standar persyaratan minimal

Adalah yang rnenunjuk pada keadaan minimal yang harus dipenuhi untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, yang dibedakan dalam :

a) Standar masukan

Dalam standar masukan yang diperlukan untuk minimal terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, yaitu jenis, jumlah, dan kualifikasi/spesifikasi tenaga pelaksana sarana, peralatan, dana (modal).

b) Standar lingkungan

Dalam standar lingkungan ditetapkan persyaratan minimal unsur lingkungan yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu yakni garis-garis besar kebijakan program, pola organisasi serta sistim manajemen, yang harus dipatuhi oleh semua pelaksana

c) Standar proses

Dalam standar proses ditetapkan persyaratan minimal unsure proses yang harus dilakukan untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, yakni tindakan medis, keperawatan dan non medis (standard of conduct), karena baik dan tidaknya mutu pelayanan sangat ditentukan oleh kesesuaian tindakan dengan standar proses.

2) Standar penampilan minimal

Yang dimaksud dengan standar penampilan minimal adalah yang menunjuk pada penampilan pelayanan kesehatan yang masih dapat diterima. Standar ini karena menunjuk pada unsure keluaran maka sering disebut dengan standar keluaran atau

standar penampilan (Standard of Performance). Untuk mengetahui apakah mutu pelayanan yang diselenggarakan masih dalam batas-batas kewajaran, maka perlu di-

tetapkan standar keluaran

Untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan maka keempat standar tersebut perlu dipantau, dan dinilai secara obyektif serta berkesinambungan. Bila ditemukan penyimpangan, perlu segera diperbaiki. Dalam pelaksanaannya pemantauan standar-standar tersebut tergantung kemampuan yang dimiliki, maka perlu disusun prioritas

INDIKATOR

Untuk mengukur tercapai tidaknya standar yang telah ditetapkan, maka digunakan indikator (tolok ukur), yaitu yang menunjuk pada ukuran kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Makin sesuai sesuatu yang diukur dengan indicator makin sesuai pula keadaannya dengan standar yang telah ditetapkan. Sesuai dengan jenis standar dalam program menjaga mutu, maka indikatorpun dibedakan menjadi :

1) Indikator persyaratan minimal

Yaitu indikator persyaratan minimal yang menunjuk pada ukuran terpenuhi atau tidaknya standar masukan, li ngkungan dan proses. Apabilahasil pengukuran berada di bawah indicator yang telah ditetapkan pasti akan besar pengaruhnya terhadap mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan.

2) Indikator penampilan minimal

Yaitu indikator penampilan minimal yang menunjuk pada ukuran terpenuhi atau tidaknya standar penampilan minimal yang diselenggarakan. Indikator penampilan minimal ini sering disebut indikator keluaran. Apabila hasil pengukuran terhadap

standar penampilan berada di bawah indikator keluaran maka berarti pelayanan kesehatan yang diselenggarakan tidak bermutu.

Berdasarkan uraian di atas mudah dipahami, apabila ingin diketahui (diukur) adalah faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan (penyebab), maka yang dipergunakan adalah indikator persyaratan minimal. Tetapi apabila yang ingin diketahui adalah mutu pelayanan kesehatan (akibat) maka yang dipergunakan adalah indikator keluaran (penampilan)

EVALUASI

1. Ukuran atau para meter yang digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kualitas yang telah disepakati dan mampu dicapai dengan ukuran yang telah ditetapkan, disebut:

a. Standar

b. Mutu

c. Pelayanan

d. Kompetensi

Jawab A

2. Perpaduan dari pengetahuan, keterampilan dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak, disebut:

a. Standar

b. Mutu

c. Pelayanan

d. Kompetensi

Jawab D

3. Standar II dalam standar praktek kebidanan, yaitu: